PAMEKASAN — Wakil Kepala Bidang Politik GMNI Pamekasan, Fauzu, menyatakan dukungan terhadap Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM Madura) terkait persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Forum Hilir Migas di Madura.
Fauzu menilai persoalan perubahan susunan acara yang dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan tidak semestinya dianggap sebagai persoalan teknis semata, terutama apabila perubahan tersebut berdampak terhadap hak dan peran organisasi yang sejak awal terlibat dalam pengajuan dan pelaksanaan kegiatan.
“Ini bukan sekadar soal rundown. Kalau memang sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam meeting, kemudian beberapa jam sebelum acara terjadi perubahan yang berdampak pada ruang dan peran DEM Madura, tentu hal itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Fauzu.
Ia secara khusus menyoroti tidak diberikannya ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura sebagaimana yang disebut sebelumnya telah disepakati.
Menurut Fauzu, BPH Migas perlu memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut. Menurutnya, komunikasi dan penghormatan terhadap kesepakatan merupakan hal mendasar dalam setiap kerja sama antarlembaga.
“Kalau ada perubahan, jelaskan. Kalau ada alasan tertentu, sampaikan. Jangan sampai organisasi yang sejak awal ikut memperjuangkan dan mengawal kegiatan justru kehilangan ruangnya tanpa penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Fauzu juga meminta BPH Migas merespons tuntutan yang telah disampaikan DEM Madura, termasuk permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara tertulis.
Ia menegaskan bahwa dukungannya terhadap DEM Madura bukan semata-mata persoalan antarlembaga, tetapi berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap posisi, peran, dan kesepakatan dalam sebuah kerja sama.
“DEM Madura punya hak untuk meminta penjelasan. Kalau ada kesepakatan yang kemudian berubah, pihak yang melakukan perubahan juga harus siap menjelaskan dasar dan pertimbangannya,” ujarnya.
Fauzu berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan profesional. Namun, ia menilai BPH Migas tidak seharusnya mengabaikan tuntutan DEM Madura.
“Jangan anggap persoalan ini selesai hanya karena kegiatan sudah terlaksana. Justru setelah muncul persoalan, harus ada klarifikasi dan penyelesaian. Kami mendukung DEM Madura untuk memperjuangkan hak dan marwah organisasinya,” tegas Fauzu.
Ia juga mendukung batas waktu 1 × 24 jam yang diberikan DEM Madura kepada BPH Migas untuk memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
“Kalau dalam batas waktu tersebut tidak ada respons yang memadai, tentu DEM Madura memiliki hak untuk mengambil langkah organisasi dan menyampaikan persoalan ini kepada publik sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Fauzu
Wakil Kepala Bidang Politik GMNI Pamekasan